Sejarah Lakpesdam Secara Nasional

Fase Awal Berdiri 
Keberadaan Lakpesdam merupakan upaya implementasi gagasan kembali ke Khittah yang di amanahkan pada mukatamar ke 27 di Situbondo. Di awali dengan perbincangan tentang pentingnya membuat konsep Pengembangan SDM NU (PSDM NU). 
Konsep pengembangan sumber daya manusia muncul pasca Munas Alim Ulama di Situbondo pada 1983. Ketika itu, kegerahan beberapa orang NU terhadap perjalanan NU yang politis. Keterlibatan NU di dunia politik menyebabkan agenda sosial-keagamaan NU terabaikan. Munas Alim Ulama Situbondo memberikan pesan untuk mengembalikan peran NU pada Khitta 1926. Yakni mengarahkan peran dan program NU pada usaha pengembangan masyarakat, khususnya warga NU.
Dan pada muktamar NU ke 27 1984 di Situbondo gagasan kembali pada Khittah mendapat penegasaanya. Ketua PBNU terpilih KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) langsung menyiapkan tim untuk merumuskan konsep pengembangan sumberdaya manusia. Saat itu ada empat alasan mengapa konsep PSDM itu penting. Petama; kualaitas SDM rata-rata penduduk Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan. Kedua; perlu dilakukan penitingkatkan dan perluasan peran serta NU dalam upaya pengembangan SDM sebagai salah satu khidmahnya. Ketiga; peran serta NU dalam upaya PSDM perlu didasarkan atas suatu konsepsi dan dituangkan dalam program operasional yang jelas. Keempat; peningkatan kualitas SDM menempati keuddukan yang strategis dalam peningkatan kualitas masyarakat. 
Konsep PSDM itu merupakan perpanjangan dari konsep atau ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah, Khittah NU dan Mabadi Khaira Ummah. Ketiga ajaran itu adalah pilar NU dan diharapkan konsep PSDM itu adalah pilar lanjutannya atau pilar ke-4. Yakni mencakup adanya acuan ikhtiar aktualisasi terhadap muatan-muatan yang terkandung dalam ketiga pilar sebelumnya dalam hubungannya dengan program PSDM NU.

Fase 1985-1990

Fokus pada membangun kelembagaan dan pengembangan kader. Pada fase ini ada catatan hitam Lakpesdam di mana kepengurusan Lakpesdam tidak melakukan mandat yang diamanahkan, yakni kinerjanya tidak sesuai apa yang diharapkan. Untuk merespon itu maka dibuatlah tim asistensi untuk melakukan koordinasi pelaksanaan. Pasca kepengurusan dibekukan melalui SK 6 April 1985. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah bekerjasama dengan funding agency. Kegiatan yang dilakukan adalah seminar dan pelatihan dibeberapa kota. Juga menghadiri berbagai undangan ke berbagai Negara yang disebut Komite Hijaz II.

Konsentrasi selanjutnya adalah menunaikan amat Khittah 1926 yang terbengkali. Saat itu lalu merumuskan prinsip-prinsip yakni Konsistensi, keadilan dan kerakyatan dalam Organisasi, Ilmiyah dalam pemecahan masalah, Demokratis dalam pengabilan keputusan, Realistis dalam perencanaan, Manusiawi dalam ucapan dan tindakan, professional dalam kerja, Terbuka dalam Manajemen, Kolegalitas dalam semangat.

Adapun program yang tercapai dalam fase ini adalah

·         Berhasil memperkenalkan institusi pada mitra kerja termasuk mengirimkan delegasi ke arab Saudi.

·         Asistensi dan penyelenggaraan latihan-latihan.

·         Membuka jaringan dengan funding dan memiliki kantor sendiri.

·         Memperkuat kelembagaan Lakpesdam melaui pelatihan dan pendidikan dengan alumni hingga angkatan IV yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia Jambi, Kalimatan, medan, Sulsel, NTB dll.

·         Hingga tahun 1989 jumlah peserta Diklat Lakpesdam sebanyak 3605 orang. Jenis pendidikan dan pelatihanya sebagian besar adalah managemen dan kepimpinan.

Fase 1990-1995

Fokus pada program aksi pengembangan masyarakat. Ditandai dengan program pengembangan masyarakat (civil development) yakni usaha yang dilakukan dalm bentuk kegiatan dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar menggunakan dengan baik semua kemampuan yang dimiliki baik dalam bentuk alam maupun tenaga dan menggali inisiatif-inisiatif masyarakat untuk lebih banyak melakukan kegiatan dan investasi guna mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi.

Selama lima tahun itu, tujuan khususnya adalah;

1.      Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya warga NU dalam berbagai bidang sektoral.

2.      Memelihara dan mengembangkan faham keagamaan dengan memperhatikan kelestarian ideology.

3.      Memelihara, membina mengembangkan kualitas institusional dan personalia masyarakat, khususnya NU.

4.      Menyediakan infrastruktur bagi pengembangan SDM NU.

Startegi perencanaan programnya adalah;

·         Strategi kearah pengembangan program aksi dan pelayanan masyarakat. Dengan membuat berbagai rintisan proyek pengebangan masyarakat

·         Startegi ekarah penemuan dan pengembangan gagasan serta metode pengembangan masyarakat berskala makro dan mikro. Dengan berbagai strategi program kajian danpenelitian.

·         Srtategi kearah peningkatan dan kemampuan institusional intern dan ekstern. Meliputi pengadaan berabagi saran fisik, pembangunan pusat sarana pelatihan, pengadaan sarana organisasi, berbagi manual, kerjasama dan komunikasi.

Pokok pendekatan yang digunakan

·         Partisipasi masyarakat adalah sisi yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pembangunan. Yakni pelibatan masyarakat dalam perencanaa, pelaksanaa, pengawasan dan pertangungjawaban.

·         Pembangunan sebagai proses pendidikan menuju pendewasaan masyarakat. Yakni masyarakat sebagai subjek, learning by doing together.

·         Pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk proses penyadaran sosial guna peningkatan kemandirian dan harkat hidup yang layak.

Fase 1995-2005

Melakukan evalusi terhadap program CD. Hasil evaluasinya adalah kecenderungan program CD tidak memiliki aspek mencerdasakan. Kecenderungan yang muncul adalah sifat ketergantungan masyarakat. Kenyataan ini membuat Lakpesdam mengubah strategi gerakannya. Lalu muncul gagasan bagaimana menciptakan warga, kader dan institusi NU yang kritis bukan semata-mata mengembangkannya. Atas dasar itulah Lakpesdam pada fase ini memilih PARADIGMA KRITIS sebagai gerakannya. Ini dipengaruhi juga oleh kuatnya pengaruh kajian kritis yang berkembang dan momentum perubahan Lakpesdam dari Lajnah menjadi Lembaga yang diputuskan pada Muktamar ke-29 di Cipasung.

Konsekwensi dari perubahan itu adalah wilayah diperkenankan untuk membentuk Lakpesdam NU.

Tujuan Pokok Program

·         Meningkatnya kesadaran sosial, budaya, politik warga NU dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian terhadap bangsa, Negara dan agama.

·         Meningkatkan kinerja NU dengan mengoperasionalkan suatu manajemen yang partisipatoris.

·         Meningkatkan kemampuan praksis warga NU dalam memobilisasi Sumber Daya dan kekuatan organisasi untuk mencapai tujuan.

Startegi Perencanaan Program

·         Mengelaborasi perangkat konsptual yang ada dengan mengarahkan wawasan keagamaan dalam konstruksi pengembangan masyarakat.

·         Mendorong kyai sebagi inspirator perubahan

·         Pengembangan wawasan elit NU

·         Pendidikan kewargaan

·         Membuat networking dengan Kelompok strategis yang ada dalam masyarakat sipil dan jaringan intelektual.

·         Merevitalisasi lembaga yang ada dan Menciptakan lembaga yang kondisuf

·         Melakukan counter hegemony serta Pengembangan ekonomi kerayatan.

Prinsip/ Pokok pendekatan

·         Desentralisasi, Kooperatif, Keadilan Jender, Keterbukaan.

 Isu Strategis yang diusung

·         Pengkajian dan pengembangan wacana kritis dengan cakupan program meliputi kajian intensif seluruh khazanah intelektual NU dan pemikiran Barat kontemporer, melakukan penelitian dan wacana kritis, mensosialisasikan hasil kajian, pengembangan program rintisan sekolah kritis dan pengembangan dokumentasi kepustakaan.

·         Penguatan institusi Lakpesdam dan profesionalisasi pengelolaan organisasi dengan agenda program penyusunan pedoman organisasi dan administrasi, pengadaan pendidikan dan pelatihan,

·         Pengembangan partisipasi dan advokasi masyarakat dalam kebijakan public, penegakan HAM. Dengan program pengembangan partisipasi rakyat dalam pemyelenggaraan pemerintah, penguatan partisipasi politik, penguatan kapasitas advokasi.

·         Pengembangan sistim pendidikan kritis di lingkungan NU dengan program pendidikan civil society, pendidikan popular leadership, pendidikan advokasi, pendidikan HAM, pelatihan TOT, perumusan serta pengembangan sistim pendidikan kader NU.

·         Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, pelatihan pengelolaan, keuangan masyarakat, membuka jaringan informasi, pendampingan Kelompok masyarakat.

Fase 2005-2010

Pada fase ini pengaruh madzab kritis masih mendominasi strategi pengembangan Lakpesdam. Visi Lakpesdam pada fase ini adalah menjadi fasilitator yang amanah dalam memperkuat iklim kondusif bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dengan azaz ahlu sunnah wal Jamaah. Fase ini juga ditandai dengan pengembangan kelembagaan Lakpesdam yang terdiri dari 22 PW dan 146 PC.
Tujuan yang difokuskan pada fase ini adalah
Meningkatkan kapasitas kader dan kelembagaan, Memperkuat kapasitas basis/jamaah, Mengembangkan wacana kritis keberagamaan, sosial dan budaya.
Adapun program yang menjadi fokus pada fase ini adalah;

1.      Kajian pengembangan Kagamaan, Sosial dan Kebudayaan. Meliputi kajian kritis tentang keberagaman, sosial dan budaya. Pengembangan dan penyebaran wacana kritis tentang perdamaian, anti kekerasan dan keberagama.

2.      Penguatan basis. Meliputi pendidikan kewargaan untuk basis jamaah, pengorganisasian basis dalam partisipasi warga dan pengambilan keputusan public. Pengukatan kader dan kelembagaan. Meliputi pengembangan dan asistensi program kaderisasi, perbaikan sistim majemen kelembagaan Lakpesdam NU, Penguatan jaringan.

3.      Dokumentasi, Informasi dan penerbitan. Alam rangka penyebaran gagasan Islam yang moderat, penguatan civil society serta pendalaman dan internalisasi demokrasi.

4.      Juga membangun kesadaran philantrophy disertai operasionalisasi system pendanaan mandiri.

PNPM Peduli untuk yang Terpinggirkan

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli merupakan program baru yang dikhususkan bagi mereka yang terpinggirkan."Program ini khusus untuk mereka yang selama ini terpinggirkan atau tidak terlihat atau tidak tersentuh sama sekali dengan program-program pembangunan," katanya usai meluncurkan buku "Mereka yang Tak Terlihat" di Museum Nasional.

Peluncuran buku bertujuan untuk memperkenalkan PNPM Peduli, sebuah program baru yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari program PNPM Mandiri. Program tersebut akan menargetkan kelompok paling terpinggirkan dan terkucilkan guna meningkatkan akses mereka ke pelayanan dan kesempatan ekonomi melalui dukungan kepada organisasi masyarakat madani setempat yang ada di seluruh indonesia.

Selain fokus terhadap mereka yang selama ini tidak terlihat atau tidak tersentuh sama sekali dengan program-program pembangunan secara individual beda antara PNPM peduli dengan PNPM mandiri adalah masalah pendanaan. "PNPM mandiri pendanaannya dari donor-donor internasional," katanya.

Penyumbang PNPM pada saat ini adalah Belanda, Australia, Denmark, Inggris, Masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. Dia juga menjelaskan, jika PNPM mandiri lebih kepada pemberdayaan masyarakat dalam skala besar maka program PNPM Peduli bisa menyentuh secara personal atau individual. "Dengan program ini diharapkan saudara kita sebangsa dan setanah air dapat merasakan sentuhan pembangunan sehingga meningkat kesejahteraannya," katanya.

Dia juga menambahkan apabila semua ini dapat dilakukan akan memberikan kontribusi yang berarti untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2010-2014 untuk menurunkan penduduk miskin menjadi 8-10 persen pada tahun 2014 dan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi separuhnya pada tahun 2015 sesuai target tujuan pembangunan milenium.

Sementara itu, buku "Mereka yang Tak Terlihat" bercerita tentang kisah 51 orang miskin yang berasal dari kelompok terpinggirkan dan terkucilkan. Mereka yang diceritakan di dalam buku di antaranya orang lumpuh, pekerja seks komersial, pekerja desa dalam masyarakat yang terisolasi, transeksual, janda, kepala rumah tangga perempuan, nelayan gelap seminomadik, kelompok etnis Bajau yang tinggal di laut, penderita HIV, dan penderita kusta.

Dengan kata-kata sendiri mereka menggambarkan tantangan yang ditimbulkan oleh kemiskinan dan pengucilan dan bagaimana mereka berjuang ke luar dari kondisi itu.

Sumber : http://www.pnpm-mandiri.org

Lakpesdam NU, World Bank dan Menkokesra Launching PNPM Peduli

Terik panas laut nampak membekas jelas pada paras Bu Dairah, seorang perempuan pesisir laut Indramayu. Dengan isak yang gemetar dan bahasa Indonesia yang bercampur bahasa Jawa Dermayonan ia menceritakan bagaimana dia dan puluhan perempuan pesisir laut Indramayu kebingungan dengan kondisi laut saat ini.

Belakangan suaminya yang seorang nelayan tidak lagi mendapat tangkapan. Jikapun melaut berhari-hari, hasil tangkapannya tak seberapa. Jangankan untuk dijual, hingga hasil penjualannya disimpan untuk biaya keempat anaknya sekolah, untuk makan saja hasil tangkapan itu tidak cukup. Bu Dairah mengungkapkan beban hidupnya kian hari kian sulit. Kesedihan perempuan 50 tahun yang tidak lulus sekolah dasar dan tidak bisa baca tulis itu terungkap dalam acara peluncuran program PNPM-Peduli yang diselenggarakan oleh PP. Lakpesdam NU bekerjasama dengan Bank Dunia di Kantor PBNU (22/7/ 2011).
Bu Dairah banyak mendengar bahwa kondisi laut sekarang yang tak lagi menyediakan ikan yang melimpah disebabkan cuaca yang tidak menentu. Karena itu para nelayan termasuk suami Dairah tidak lagi bisa membaca cuaca. Mereka melaut hanya disebabkan itulah satu-satunya kemampuan mereka dalam upaya mempertahankan hidup, hanya menangkap ikan.

Bu Dairah lalu berfikir apa yang bisa Ia lakukan untuk bisa bertahan hidup, agar mampu membiaya keempat anak-anaknya. Bu Dairah bertekad harus berbuat sesuatu. Ia yakin apa yang dialaminya pasti sama dengan puluhan istri nelayan lainnya. Maka Ia dan puluhan istri nelayan mulai berkumpul dan berbicang apa yang bisa mereka lakukan. Bersama 50 orang perempuan istri nelayan yang sama-sama tak lulus SD, Bu Dairah mulai berfikir untuk mencari pekerjaan alternatif, tidak hanya mengandalkan hasil melaut para suami. Dan membuat baso ikan adalah keahlian yang dimiliki oleh sebagian besar istri para nelayan. Tapi karena keterbatasan sumberdana, sumber keahlian tidak banyak yang bisa dilakukan oleh para istri nelayan itu dengan baso ikan mereka. Baso ikan dibuat sangat sederhana, dan pemasarannyapun sangat terbatas. “Dengan program PNPM-Peduli, kami berharap ada peningkatan pada produksi baso ikan, kami juga tahu cara menjualnya agar lebih luas..,”Ungkapnya penuh harap.

Apa yang diungkapkan oleh Bu Dairah tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Aris, Bapak 34 tahun buruh PT. Garam di Madura. Lelaki itu menceritakan Ia dan sekitar lima puluhan buruh garam sampai saat ini tidak bisa keluar dari berbagai himpitan kemiskinan. Penghasilan 150 ribu perminggu dari PT. Garam tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan hanya sekedar untuk makan. Menjadi buruh garam hanya dilakukan ketika kemarau saja, setelah itu Aris dan buruh-buruh lainnya memilih untuk mencari Kerang di laut dengan penghasilan 5 ribu rupiah sehari. Ia menceritakan bahwa sebenarnya jika saja mereka menjadi petani garam, dan bukan buruh garam mereka mungkin akan jauh lebih baik. Menjadi petani garam tidak bisa mereka lakukan karena mereka tidak memiliki lahan tambak. Di samping itu mereka tidak memiliki pengetahuan membuat garam yang sangat bagus dan menjual ke pasar yang lebih luas. Aris dan buruh lainnya bukan tidak pernah berfikir untuk mencari pekerjaan lain, atau sampingan lain tapi mereka selalu mentok pada modal dan kemampuan. Sepanjang usia hanya menjadi buruh garam dan pencari kerang membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan lain. Aris yang tamatan sekolah menengah bahkan hanya sebagian kecil dari buruh petani garam, banyak dari mereka yang hanya lulus SD saja. Ketika mengungkapkan harapannya terhadap program PNPM-Peduli Aris menyampikan Ia dan buruh-buruh lainnya ingin dibekali kemampuan mengolah garam agar lebih berkualitas dan mendapat alternatif kegiatan lain selain mencari kerang.

 

Setelah mendengarkan testimony masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat program PNPM-Peduli, Prof. Dr. Kacung Maridjan, ketua PBNU mengungkapkan bahwa kemiskinan masih mendera banyak rakyat Indonesia. “Namun dengan optimisme dan berkerja bersama, kemiskinan itu akan mampu diatasi,” ungkapnya penuh semangat. Ia juga menambahkan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kesungguhan dari semua pihak untuk terus mengurangi kemiskinan. Dan program PNPM-Peduli menjadi salah satu kerjasama yang harus terus ditingkatkan. PBNU selaku ormas keagamaan memiliki komitmen kuat untuk melakukan pengurangan kemiskinan.

 
Lakpesdam NU menjadi salah satu executing organization yang mendapatkan hibah dana dari world Bank untuk program PNPM-Peduli. Lakpesdam NU akan melakukan peningkatan kapasitas kepada cabang-cabang lembaga NU agar cabang-cabang NU mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan kelompok marginal. Di harapkan cabang-cabang lembaga/banom NU akan mampu bekerjasama dengan masyarakat miskin dan kelompok marginal dalam melakukan pengurangan kemiskinan (poverty reduction). Program ini akan bekerja di 11 Propinsi yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTB, DIY, Maluku. Dan ada sekitar 30 Kabupaten/Kota dan 150 Desa yang tercover dalam program. Pada tahap awal, program ini berdurasi selama satu tahun yakni dimulai pada Juni 2010 dan akan berakhir pada Mei 2012.

Lakpesdam NU Adakan Workshop PNPM Peduli di Jakarta

Mulai tanggal 8 hingga 12 Nopember 2011, PP Lakpesdam NU yang telah ditunjuk menjadi Executing Organization (EO) dalam program PNPM Peduli, akan menyelenggarakan Training dan Workshop bagi 30 cabang yang telah ditentukan sebagai sub-national branches yang berasal dari 11 propinsi.

Workshop lima hari yang bertempat di Hotel Kaisar Jakarta ini adalah bagian dari tindaklanjut kegiatan paska penandatanganan agreement Pelaksanaan PNPM Peduli antara PP Lakpesdam NU dan The World Bank. Program PNPM Peduli Lakpesdam NU ini adalah bagian dari upaya peningkatan kapasitas manajemen dan sustainabilitas cabang-cabang NU dalam konteks bekerja bersama masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan marjinal yang menjadi  misi penting PNPM Peduli.

Di samping itu, implementasi kegiatan PNPM Peduli merupakan upaya replikasi pengalaman aksi pemberdayaan perekonomian masyarakat yang pernah dilaksamakan oleh NU pada dekade 1930an, yang dijalankan dengan dasar pijakan konsep “Mabadi Khoiro Ummah” (landasan membangun masyarakat yang ideal) yang berisi nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Menurut pandangan Ulama NU, konsep Mabadi Khoiro Ummah tersebut bisa menjadi spirit gerakan penanggulangan kemiskinan dan membangun solidaritas sosial yang luar biasa di masyarakat, termasuk antara kelompok berpunya dengan kelompok miskin maupun marjinal. Dalam konteks kekinian, upaya replikasi tersebut diatas dilengkapi dengan perangkat kerja yang dirumuskan sebagai Community Based Poverty Reduction yang disingkat dengan CBPR, yakni konsep penanggulangan kemiskinan yang secara prinsip berorientasi pada membangun kemandirian dan keberlanjutan dengan bertumpu pada komunitas yang bersangkutan.

Dari beberapa rumusan itu, Workshop PNPM Peduli Lakpesdam NU ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh cabang yang sebelumnya telah megirimkan proposal sesuai dengan maksud dan tujuan program PNPM Peduli dan melalui proses review, asistensi dan revisi yang dilakukan tim bersama konsultan. Keberadaan workshop ini juga menjadi bagian penting dalam proses persiapan pembekalan program bagi 30 cabang dalam mempertegas langkah dan kerja pemberdayaan masyarakat yang tetap tidak lepas dari kultur jam'iyyah Nahdlatul Ulama.

Beberapa materi yang akan disampaikan mencakup bagaimana NU memandang soal kemiskinan, dan bagaimana upaya penganggulangan atau pengurangannya, bagaimana menyiapkan pemberdayaan dengan memberikan bekal dalam bentuk capacity building yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana menjalankan konsep CBPR dan juga PPA serta bagaimana program ini dijalankan sesuai dengan financial management yang diterapkan.

Keberadaan PNPM Peduli ini memang bagian dari program lanjutan dan pelengkap dari program sebelumnya dan sekaligus jawaban atas keterbatasan program PNPM Mandiri menjangkau kelompok-kelompok marginal melalui skema organisasi sosial kemasyarakatan non-pemerintah.

PERAN KELEMBAGAAN NU SEBAGAI ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM NU

Dalam Munas Alim Ulama di Situbondo 1983 dan dikuatkan dengan Muktamar NU XXVII 1984, NU menyatakan kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyah ijtima’iyah.) dengan tujuan 1) Untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan Ajaran Islam yang berhaluan ahlus sunnah wal jama’ah; 2) Menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia; 3) Membangun dan mengembangkan insan yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan masyarakat yang tenteram, adil dan sejahtera. Ketua Umum PBNU menyebut tujuan ini dengan pernyataan “NU mempunyai 3 pokok tugas yaitu tugas keagamaan, tugas kebangsaan dan kenegaraan, serta tugas keummatan”.

Dalam rangka menjalankan tugas ini diperlukan organisasi yang responsif, partisipatif, transparan dan akuntable dengan fungsionaris organisasi (kader) yang berkedalaman iman, berpengetahuan luas, peka rohani, tajam nalar, berketrampilan profesional dan tahan juang di berbagai arena. Dalam dokumen Hasil Muktamar XXX! 2004 disebutkan kebutuhan sumberdaya manusia untuk menjalakan organisasi adalah kader yang mempunyai kematangan sikap, keluasan pandangan, kesiapan bekerjasama dan kerelaan bekerja. Dalam bagian lain dari dokumen tentang program NU dijelaskan tentang kebutuhan kelembagaan NU adalah adanya sistem kerja yang berorientasi pada nilai-nilai dan sikap, konsisten dan tegar memegang prinsip, adil dan manusiawi dalam bertindak, berorientasi pada kerakyatan, demokratis dalam pengambilan keputusan, ilmiah dalam pemecahan masallah, keterbukaan dalam manajemen, realistis dan sistematis dalam perencanaan, dan bersemangat kolegial

Untuk melihat sejauhmana kapasitas kelembagaan jam’iyah NU sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah) dalam melaksanakan usaha untuk mencapai tujuan organisasi serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia NU di masa mendatang, PBNU bermaksud melaksanakan “Survey Peran Kelembagaan NU sebagai Organisasi Sosial Keagamaan dan Kebutuhan Pengembangan SDM NU”. Survey akan di laksanakan dari bulan Juli – Desember 2009 di 60 kabupaten/kota di 12 propinsi dengan responden kurang lebih 1200 orang yang terdiri dari 770 orang Pengurus NU, 420 orang dari kalangan warga (jama’ah) NU, 179 orang dari kalangan stakeholder’s dari kalangan LSM, akademisi, birokrat, dan kalangan bisnis. Survey ini akan di laksanakan oleh Lakpesdam NU yang merupakan perangkat departementasi organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia

Tujuan

1.        Mengidentifikasi tantangan dan peluang NU sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah);

2.        Mengidentifikasi potensi dan masalah-masalah kelembagaan organisasi;

3.        Mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yaitu khairo ummah.

4.        Memberikan rekomendasi arah penguatan kapasitas kelembagan oragnisasi dan  pengembangan sumber daya manusia NU.

Hasil yang diharapkan

1.        Adanya rumusan tantangan dan peluang NU sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniayah ijtima’iyyah);

2.        Adanya rumusan potensi dan masalah kelembagaan organisasi NU;

3.        Adanya peta kelemahan dan kebutuhan pengembangan SDM NU;

4.        Adanya rekomendasi untuk penguatan kelembagaan organisasi dan arah pengembangan SDM NU.